Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT) berusaha untuk menggenjot Pemerintah agar menghapuskan program bebas fiskal ke luar negeri jika mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Hal ini disampaikan oleh Anto selaku sekretariat bawisda saat ditemui wartawan di Dinas Perhubungan Provinsi depan Bandara Polonia, Selasa (17/2).
Menurutnya sejak program bebas fiskal dengan NPWP jumlah maskapai penerbangan yang berangkat keluar negeri berkurang sehingga jumlah turis yang datang pun sedikit. Hal ini dikarenakan sedikitnya masyarakat yang berkeinginan untuk keluar negeri. Anto juga menambahkan ini dikarenakan beban biaya fiskal yang mencapai 2,5 juta bagi yang tidak mempunyai NPWP.”biaya fiskal yang mencapai 2,5 juta ini memberatkan warga yang tidak mempunyai NPWP sehingga jumlah warga yang ingin berangkat keluar negeri juga berkurang kecuali yang ingin berobat, sementara itu saat ini maskapai penerbangan juga banyak di delay” tambahnya lagi.
Hal senada juga disampaikan oleh Timbul Manurung, sekretaris bawisda. Menurutnya dengan adanya program bebas fiskal dengan NPWP justru menurunkan jumlah warga baik yang datang ataupun yang pergi keluar negeri. “tidak ada NPWP kena biaya fiskal 2,5 juta, banyak maskapai airline yang didelay dan jumlah turis yang datang berkurang” katanya. Menurutnya dengan adanya program ini keinginan masyarakat untuk keluar negeri berkurang sehingga maskapai airline yang berangkat keluar negeri juga berkurang, karena berkurang maskpai penerbangan turis asing yang datang ke Indonesia juga mengalami penurunan.
Sedikit gambaran tentang Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT) ini merupakan kerjasama antardaerah dalam perdagangan dan pariwisata. IMT-GT ini diresmikan di lANGKAWI sekitar tahunn 1993 dan di tandatangani oleh 3 kepala negara yakni Mahathir Muhammad (Malaysia), Chuan Leephai (PM Thailand) dan Soeharto (Indonesia)
